SSamarinda – Kendati kondisi perekonomian Kaltim belum sepenuhnya stabil, namun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim 2017 disebutkan mengalami kenaikan.
Dalam nota KUA-PPAS APBD Perubahan 2017 yang telah ditandatangani gubernur dan DPRD Kaltim, disebutkan ada penambahan anggaran sebesar Rp 717 miliar. Dengan demikian, jika ditambahkan dengan APBD murni sebelumnya sebesar Rp 8,3 triliun, maka total keseluruhan APBD Kaltim 2017 mencapai Rp 9 triliun lebih.
Salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim Muhammad Adam mengatakan, pihaknya bersyukur karena APBD-P 2017 tidak mengalami defisit malah bertambah, kendati penambahannya tetap masih dirasa kurang.
“Ya, ada penambahan Rp 717 miliar. Kita patut bersyukur. Mudah-mudahan saja peruntukannya benar-benar tepat sasaran nantinya,” kata Adam kemarin.
Diungkapkannya, nilai tersebut akan lebih dikonsentrasikan kepada pemenuhan pembayaran untuk pelaksanaan proyek multiyear contract (MYC) atau tahun jamak. Kemudian untuk membayar secara bertahap penyelenggaraan Pilgub Kaltim 2018, dan sisanya untuk membayar utang kurang salur kepada kabupaten dan kota se-Kaltim.
“Ya, alhamdulillah, tidak berutang lagi. Tapi kita bisa membayarnya meskipun hanya sebagiannya saja. Semua sudah kita bahas, memang membayari MYC dan Pilgub Kaltim 2018 adalah prioritas saat ini yang harus didahulukan,” ujarnya.
Dijadwalkan pengesahan APBD-P 2017 itu akan disahkan dalam sepekan ini. Ini karena Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selanjutnya harus membahas APBD 2018. Ditarget pengesahan APBD 2018 tersebut diketok atau disahkan akhir November 2017.
“Sebenarnya ini sambil berjalan kita membahas APBD 2018 itu. Kita harus cepat. Kita ditarget sebulan sebelum tahun berakhirnya, yakni November, APBD murni itu sudah diketok. Saya pikir kita semua bisa melaluinya, dan mudah-mudahan lagi tidak defisit seperti APBD Perubahan 2017,” tambahnya.


No Responses