Hingga Kini Belum Ada Kepastian Gaji Untuk Guru Honorer

SAMARINDA – Imbas peralihan kewenangan sekolah jenjang SMA dan SMK dari Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten dan kota ke Disdik Provinsi membuat nasib guru honorer makin tidak jelas.

Pasalnya, pascaresmi beralih kewenangan, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menerbitkan surat edaran menyebutkan kabupaten dan kota diminta alokasikan dana untuk membayar gaji para guru honorer, karena Pemprov hanya menanggung gaji guru PNS.

Hal itu membuat Ketua Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Honorer (FSPTTH) Samarinda Wahyudin menilai Pemprov lalai dan tak berpikir panjang. “Peralihan kewenangan sudah di undangkan dua tahun lalu, melalui UU 23/2014. Tapi, surat edaran baru terbit setelah APBD kabupaten dan kota disahkan. Tentu membuat kelabakan,” ujar Wahyudin rabu, 4 Januari 2017. 

Dia menuturkan, hingga kini belum ada kepastian gaji untuk guru honorer, khususnya guru jenjang SMA dan SMK yang sebagian besar berstatus pegawai honorer yang jumlahnya mencapai 1.500 orangi tu nasibnya semakin tidak pasti.

Selain itu, beredar wacana bahwa Pemprov akan gelar seleksi ulang peneriman guru honorer, hal itu diyakini Wahyudin bisa berimbas pada kebijakan merumahkan para guru honorer. “Kami minta Pemprov tetap alokasikan gaji untuk guru honorer. Harapan kami, tidak ada seleksi lagi, karena peralihan kewenangan ini. Tidak adil jika guru PNS saja diambil, guru honorer harus ikut juga,” katanya.

Namun, Wahyudin menegaskan jika harus digelar seleksi demi peningkatan mutu pendidikan, ribuan guru honor yang tidak masuk tetap harus mendapatkan hak mereka, seperti uang pesangon, tunjangan dan lainnya sesuai masa kerja mereka.

Sebagai bentuk kekecewaannya terhadap pemerintah yang dinilai tidak peka terhadap masalah tersebut, Wahyudin mengatakan pihaknya akan suarakan hal tersebut ke pemerintah. “Tapi, kalau belum ada respons dan kejelasan, kami akan lakukan cara kami dengan meminta sumbangan ke pengguna jalan di sejumlah tempat keramaian dan perempatan lampu merah. Saya yakin, murid kami yang sukses tak akan berdiam diri melihat guru mereka turun ke jalan meminta sumbangan untuk gaji,” terangnya.

Dilanjutkannya, bersama FSPTTH, pihaknya akan matangkan rencana tersebut, jika pemerintah benar-benar tak punya solusi terhadap nasib guru honorer. “Ini persoalan kesejahteraan, mereka pengajar yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami khawatir jika dibiarkan, maka kriminalitas akan meningkat. Sungguh aneh, di daerah kaya, justru pengajar terlantar,” ungkapnya.